Menko Polhukam Angkat Bicara Perihal Partai Demokrat

naminanews.com – Kegaduhan Partai Demokrat saat ini menjadi buah bibir para petinggi negeri ini,
bukan hanya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam) Mahfud MD pun ikut berkomentar. Pemerintah masih mengganggap persoaalan di tubuh Demokrat  yang berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang merupakan persoalan internal partai.

Mahfud menganggap hingga saat ini belum ada persoalan hukum lantaran memang belum ada permintaan legalitas hukum terkait KLB Partai Demokrat.

“Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum,”kata Mahfud
dalam cuitan di akun twitter resmi miliknya, @mohmahfudmd, Sabtu (6/3)

Baca Juga   Moeldoko Terpilih Menjadi Ketum Demokrat Versi KLB

Pemerintah sepenuhnya fokus pada penanganan keamanan nasional. Bukan perihal legalitas partai yang mencakup intern partai sendiri, meski dalam KLB menetapkan Moeldoko yang kini sebagai Kepala Staf Keprisedenan menjadi ketua umum sebuah partai.

Sesusai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang
mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang,” ujarnya

Di masa lalu pernah terjadi kejadian seperti ini, baik saat Megawati Soekarnoputri menjabat atau kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menajabat sebagai presiden. Hal serupa kerap terjadi untuk mendapatkan kepemimpinan partai yang di lakukan oleh kader partai itu sendiri.

Pemerintah tak ikut campur apalagi memberi intervensi. Di era megawati, Matoru Abdul Jalil pernah berusaha mengambil alih . Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari tangan Gusdur yang kala itu menjadi ketua umum. Namun saat itu Matori kalah dalm pengadilan, hal tersebut terjadi pada tahun 2013. Saat itu pemerintah tak ikut campur atau mendorong karena secara hukum hal itu murni masalah internal partai.

Baca Juga   SBY-AHY: Gelagat Motif Kudeta, KLB Partai Demokrat

sama juga dengan sikap Pemerintah Pak SBY ketika menjabat sebagai Presiden tidakmelakukan pelarangan
saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin) Alasannya, itu adalah urusan internal partai politik,”kata Mahfud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *